Sulit, Impeachment Presiden, Kepercayaan kepada SBY Turun 15 Persen

suara Merdeka. 24/01/2010

image

SM/dok
Jimly Asshiddiqie

JAKARTA- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai bahwa pemakzulan (impeachment) terhadap seorang presiden sulit dilakukan di Indonesia karena dukungan parlemen terhadap pemerintah sangat kuat.

Menurutnya, berdasarkan aturan, prosedur awal pemakzulan adalah adanya rekomendasi politik dari parlemen kepada MK bahwa presiden telah melanggar konstitusi. Tapi, karena dukungan parlemen terhadap pemerintah terlalu kuat maka sulit untuk mengegolkan rekomendasi pemakzulan.

”Kenyataannya, koalisi parpol pendukung pemerintahan menguasai 60 persen kursi DPR, sedangkan yang oposisi hanya 40 persen. Jadi, sulit terjadi pemakzulan karena rekomendasi politik ini harus disetujui dua pertiga dukungan di DPR dan tiga perempat dari MPR,” ujar Jimly di Jakarta, Sabtu (23/1).

Dia mengatakan, mekanisme yang mengatur pemakzulan di Indonesia sudah tepat, karena hingga saat ini, isu pemakzulan menjadi momok yang bisa dilakukan untuk menakut-nakuti rakyat. Jimly mengakui, ada perbedaan mekanisme pemakzulan di Indonesia dengan negara-negara lain. Dalam beberapa praktik di negara lain, MK memang yang berwenang memberhentikan presiden. Sementara di Indonesia, proses pemakzulan harus disertai pembuktian hukum terlebih dahulu sebelum forum politik di MPR memutuskan.
”Untuk itu, UU menyediakan mekanisme pemakzulan agar tidak semena-mena melakukan hal itu. Jadi, saya harap tidak ada lagi presiden yang dimakzulkan setelah almarhum Gus Dur,” paparnya.

Kendati demikian, Jimly mengungkapkan bahwa proses pemakzulan merupakan suatu pembelajaran penting bagi masyarakat Indonesia untuk menghadapi pergolakan isu politik. Karena, jika proses pemakzulan digulirkan, belum tentu hal ini disetujui dan berakhir dengan pergantian kepemimpinan.

”Contohnya dalam kasus Clinton. Meskipun dia terbukti berbohong, tapi tidak terjadi pemakzulan. Oleh karena itu, masyarakat harus berpikir rasional, tidak perlu merasa negeri ini akan kacau gara-gara ada pemakzulan,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Anas Urbaningrum membantah jika Presiden Yudhoyono telah mengkooptasi dan mengintervensi lembaga-lembaga tinggi negara termasuk untuk mencegah pemakzulan melalui pertemuan tertutup di Istana Bogor beberapa waktu lalu.

“Tidak untuk memandulkan fungsi kontrol dan check and balances dalam sistem demokrasi kita. Presiden hanya ingin semua pihak taat asas termasuk dalam hal pemakzulan,” ujarnya.

Namun, Jimly justru menilai bahwa pertemuan antara presiden dan para ketua lembaga tinggi negara tersebut kurang baik dan melanggar etika. Karena, pertemuan ini dilakukan di tengah banyak masalah yang memungkinkan terjadinya berbagai implikasi politik.

“Demikian juga dalam hal etika. Meskipun tidak ada hukum yang dilanggar, tapi dari segi etika politik, pertemuan itu telah melanggar etika politik yang terbukti dengan penolakan yang dilakukan tiga wakil ketua DPR,” tandas Jimly.

Menurun

Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Presiden SBY menurun sekitar 15 persen, dalam kurun waktu enam bulan sejak pemilihan presiden (pilpres).

Agustus 2009, tingkat kepuasan masyarakat 90 persen, sedangkan saat ini kepuasan masyarakat sekitar 75 persen. Angka tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indo Barometer.

Menurut Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer, meski terjadi penurunan angka tersebut masih dapat dinilai baik. Menurunnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap presiden, dilatarbelakangi juga dengan banyaknya pemasalahan hukum dan politik yang menghiasi kerja awal presiden beserta dengan kabinetnya.

“Itu masih cukup wajar, karena rekor survei yang mencapai 90 persen itu dicapai ketika SBY baru saja memenangkan pilpres, itu masa bulan madu dan bulan madu itu memang tidak selamanya,” kata Qodari saat Diskusi “Seratus Hari Kabinet”, di Jakarta, kemarin.

Dikatakannya, hanya 49 persen dari sampel yang mendengar adanya program kerja dari pemerintah. Program paling popular di tengah masyarakat, posisi pertama diduduki program  pemberantasan mafia hukum, disusul reformasi pendidikan, lalu program kesehatan baru program lainnya.

“Tetap program yang berbau hukum yang mencuri perhatian masyarakat, sedangkan program kerja lainnya tenggelam,” ungkap Qodari.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring mengatakan, tingkat kepuasan sebesar 75 persen masuk dalam kategori bagus. “Ini masih wilayah aman, masih ada sikap optimistis yang bisa membuat kita dapat berkembang dengan baik,” ujar Tifatul.

Penurunan tersebut, menurutnya, banyak dipengaruhi oleh peran media yang memberi porsi besar pada pemberitaan persoalan hukum dan politik yang terjadi akhir-akhir ini. Persepsi yang terbentuk di masyarakat sangat tergantung pada pasokan informasi yang diperolehnya.

“Saya ingat betapa perhelatan National Summit yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah, tiba-tiba saja pemberitaannya tenggelam dan kalah dengan berita penangkapan Bibit dan Chandra. Bukan wacana program seratus hari yang menjadi pilihan, namun program yang berbau kasus,” tutur Tifatul.

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, meski program kerja 100 hari dikatakan tidak sukses, dirinya menilai para menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tetap terhadap kontrak kerja. “Memang ada penurunan citra karena kurangnya pemberitaan, namun itu tidak menurunkan kinerja sesungguhnya, kita tetap fokus,” terangnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Firman Jaya Daeli memberikan rapor merah terhadap kinerja presiden beserta dengan kabinetnya. “Saya kira rata-rata merah. Jangan sampai ditanya nilai berapa yang harus diberikan. Kalau ada yang lebih ekstrem dari merah akan kita berikan lebih dari merah,” tegasnya. (K32, J22,di-76).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s